Ads
-
Related paper
- DAMPAK PENJATUHAN PIDANA KORUPSI BAGI PEGAWAI NEGERI YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS ADMINISTRASI NEGARA
- FUNGSI ETIKA PROFESI BAGI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS
- MAKNA PERBUATAN HUKUM PUBLIK OLEH BADAN ATAU PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA YANG MELANGGAR HUKUM (SUATU TINJAUAN YURIDIF MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
- Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia
- Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi
- Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
- Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
- PENGGESERAN TANGGUNG JAWAB TINDAK HUKUM ADMINISTRASI KE TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DISKRESI HUKUM PEJABAT TATA USAHA
- Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi
- Pengaruh Pemberian Motivasi, Kebutuhan Pegawai Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cirebon