Ads
    Related paper
  1. HUBUNGAN MEMORANDUM DAN SIDANG ISTIMEWA DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA
  2. ANALISA YURIDIS PROSEDUR MEMORANDUM I DAN MEMORANDUM II DPR MENUJU SIDANG ISTIMEWA 2001 (Opini Publik dan Polemik Interpretasi Hukum Ketatanegaraan Indonesia)
  3. PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM: SUATU ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
  4. Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM
  5. IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
  6. PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DAN EMPOWERING STATE
  7. MAKNA PERBUATAN HUKUM PUBLIK OLEH BADAN ATAU PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA YANG MELANGGAR HUKUM (SUATU TINJAUAN YURIDIF MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
  8. POLISI DAN DISTORSI DALAM PENEGAKAN HUKUM
  9. Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia
  10. PENGGESERAN TANGGUNG JAWAB TINDAK HUKUM ADMINISTRASI KE TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DISKRESI HUKUM PEJABAT TATA USAHA