Ads
-
Related paper
- PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
- PANDANGAN INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG POLITIK DITINJAU DARI UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN
- MENGUKUR DERAJAT JENIS DAN FUNGSI DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAL 7 (4) UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN HUKUM) DALAM MEWUJUDKAN AGENDA PEMBINAAN HUKUM KHUSUSNYA DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN
- Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)
- EKSISTENSI DPR RI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
- PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT AMANDEMEN UUD 1945
- POLIGAMI: DARI FIQH HINGGA PERUNDANG-UNDANGAN
- KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
- Perspektif Usia Pewasiat Menurut Perundang-Undangan Indonesia