Ads
-
Related paper
- INSENTIF NON–FISKAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 MERUPAKAN PELUANG BAGI MUNCULNYA KEJAHATAN KORPORASI YANG TIDAK TERKENDALI
- KONSEKUENSI PENERAPAN SISTEM NEGATIF DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TERHADAP KEKUATAN SERTIFIKAT
- PENGARUH PENGUNGKAPAN BIAYA LINGKUNGAN SESUAI PSAK 33 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)
- Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
- KEJAHATAN KORPORASI DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA
- PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI
- PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OLEH PERADILAN UMUM (PU) SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN
- IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ILIR (OKI) NOMOR 9 TAHUN 2008 TERHADAP PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN
- Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan