Ads
-
Related paper
- MAKNA PERBUATAN HUKUM PUBLIK OLEH BADAN ATAU PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA YANG MELANGGAR HUKUM (SUATU TINJAUAN YURIDIF MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
- Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko
- Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan
- PENGGESERAN TANGGUNG JAWAB TINDAK HUKUM ADMINISTRASI KE TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DISKRESI HUKUM PEJABAT TATA USAHA
- TINJAUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TENTANG POLITIK HUKUM, SISTEM HUKUM DAN TEORI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
- PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM: SUATU ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
- TANGGUNG JAWAB (HUKUM) PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN PRAKTEK KEPERAWATAN MANDIRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
- PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
- IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
- PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DAN EMPOWERING STATE