Ads
-
Related paper
- KEDUDUKAN JABATAN DAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OLEH PERADILAN UMUM (PU) SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN
- PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BIDANG PERTANAHAN (Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)
- PENGGESERAN TANGGUNG JAWAB TINDAK HUKUM ADMINISTRASI KE TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DISKRESI HUKUM PEJABAT TATA USAHA
- KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK INGKAR NOTARIS
- Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)
- Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
- KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
- PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM