Ads
    Related paper
  1. PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  2. ARAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH (Sebuah Tawaran tentang Model Hukum Humanist Partisipatoris dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Otonom)
  3. POLA KOMUNIKASI POLITIK KPU KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENGHADAPI PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 (Studi Kasus : Kampanye KPU Kabupaten Sumbawa dalam Upaya Menciptakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang Kondusif Tahun
  4. Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah
  5. KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  6. KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  7. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia
  8. KORUPSI DI DAERAH : SALAH JALAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAERAH
  9. PERUBAHAN-PERUBAHAN ORGANISASIONAL DALAM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN SETELAH BERLAKUNYA U.U. PEMERINTAHAN DAERAH NO. 32/2004
  10. HIBAH TANAH PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA