Ads
-
Related paper
- ANALISA STATUS, KEDUDUKAN, DAN PEKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM UU No. 5/2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
- Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)
- KEDUDUKAN HIRARKI PROSEDUR TETAP BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KERUSUHAN MASSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAM
- Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Aktiva Tetap dalam Upaya Pengendalianaktiva Tetap yang Bersumber dari Pembelian dan Donasi
- Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
- Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi
- Pengaruh Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
- EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas
- PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OLEH PERADILAN UMUM (PU) SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN
- KEDUDUKAN JABATAN DAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA