Ads
-
Related paper
- KEBIJAKAN MORATORIUM PNS: ANALISIS BEZETTING PEGAWAI, RIGHTSIZING KELEMBAGAAN, DAN BUDGETING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN KOMPETENSI PEGAWAI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI
- PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA: PROBLEMATISASI KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN WPR
- EVALUASI KEBIJAKAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014
- ARAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH (Sebuah Tawaran tentang Model Hukum Humanist Partisipatoris dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Otonom)
- ANALISIS KELEMBAGAAN DAN SRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS KENTANG DI KABUPATEN BANJARNEGARA, JAWA TENGAH
- Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-to-Air di Indonesia
- ANALISIS PERHITUNGAN TARIF BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN SPP SEKOLAH
- KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ALQURAN: ANALISIS MAKNA KHALĪFAH DALAM PERSPEKTIF FIQH POLITIK