Ads
    Related paper
  1. Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden
  2. PERMASALAHAN HUKUM SUMPAH JABATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN III REPUBLIK INDONESIA
  3. PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
  4. PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT AMANDEMEN UUD 1945
  5. PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
  6. Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan
  7. Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan
  8. MAKNA PERBUATAN HUKUM PUBLIK OLEH BADAN ATAU PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA YANG MELANGGAR HUKUM (SUATU TINJAUAN YURIDIF MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
  9. Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden
  10. Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan