Ads
-
Related paper
- Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)
- Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
- Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum
- KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
- Analisis Kenuikan dan “Missing Link” Antara Hukum Pidana Internasional, Etika Profesi, dan Politik; Telaah Kritis PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK (SHIFTING THE BURDEN OF PROOF) MENURUT UU NO 20 TAHUN 2001 JO UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- KESIAPAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana
- Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Covid-19)