Ads
-
Related paper
- Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah
- Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain
- ANALISIS PENGARUH LINTAS KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN KEAHLIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA 2017 – 2019
- Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)
- Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia
- Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)
- Pembelajaran pada Masa Pandemi di Sekolah Dasar Daerah Perbatasan Republik Indonesia/Papua Nugini
- DAMPAK KEBERADAAN PERWAKILAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERHADAP KINERJA EKSPOR NON MIGAS INDONESIA
- Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia