Ads
-
Related paper
- Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan
- DAYA SAING DAN SALURAN PEMASARAN RUMPUT LAUT: KASUS KABUPATEN JENEPONTO, SULAWESI SELATAN
- PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA SENGKETA KONSUMEN
- PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN LAUT TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982
- Aktualisasi Tata Nilai ‘PASTI’ dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Akulturasi Unsur Kungfu Tiongkok dalam Pencak Silat Betawi
- Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya
- Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan
- IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BIDANG PERTANAHAN (Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)
- Visi Kemaritiman Melalui Pembenahan Sistem Keamanan Maritim