Ads
    Related paper
  1. Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana
  2. Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana
  3. PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL
  4. TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DARI SUDUT WAWASAN POLITIK HUKUM NASIONAL
  5. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG IBU MENJUAL ANAK DALAM KANDUNGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002)
  6. KESIAPAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  7. Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)
  8. TUJUAN PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI
  9. DASAR DAN PROSEDUR (KAJIAN TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)
  10. Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi