Ads
-
Related paper
- PENATAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM
- PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
- Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
- PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI BANTEN TAHUN 2010-2014
- PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
- PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR)
- Kegiatan Government Public Relation Dalam Membangun Komunikasi dengan Dunia Pers: Studi Kasus Humas Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
- PENATAAN KELEMBAGAAN PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Utara)
- REFORMASI BIROKRASI ALA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK